tugas dan fungsi

TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Bagian Pertama
Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Pasal 2

(1) Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perdagangan dan Perindustrian.

(2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan daerah di bidang perdagangan dan perindustrian;
b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perdagangan dan perindustrian;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dan perindustrian;
d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dalam menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. merumuskan kebijakan teknis di bidang Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. menetapkan kebijakan teknis dibidang perdagangan dan perindustrian;
c. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang pembinaan dan pengembangan perdagangan;
d. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang kemetrologian dan pengawasan perdagangan;
e. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan di bidang stabilitasi dan sarana perdagangan;
f. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan di bidang perindustrian;
g. melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait;
h. membina dan mengoordinasikan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
i. mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan;
j. mengoordinasikan dan membina unit pelaksanaan teknis;
k. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupatisesuai bidang tugas.

Pasal 3

Unsur-unsur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari:
a. Sekretariat;
b. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan;
c. Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan;
d. Bidang Stabilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan;
e. Bidang Perindustrian;
f. Unit Pelaksana Teknis; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 4

(1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakankoordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;
b. penyusunan rencana, program kerja dan anggaran;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, perlengkapan, kerjasama, hubungan masyarakat dan kearsipan;
d. pembinaan organisasi dan tata laksana dinas;
e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara;
g. pengelolaan kegiatan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan;
h. pengumpulan, pengelolaan data dan teknologi informasi;
i. koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

(3) Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2), Sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan koordinasi kegiatan dengan unit kerja dilingkungan Dinas;
b. melaksanakan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas;
c. menyelenggarakan pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
d. melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;
e. melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi keuangan;
f. melakukan penyusunan laporan keuangan;
g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
h. menyiapkan bahan pembinaan pegawai;
i. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
j. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan rumahtangga dan perlengkapan;
k. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan kerja sama dan kehumasan;
l. melaksanakan pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara;
m. melaksanakan layanan pengadaan Dinas;
k. melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;
l. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
m. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan laporan;
n. menyelenggarakan pengelolaan kegiatan dokumentasi dan informasi;
o. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan data dan penyelenggaraan urusan teknologi informasi;
p. menyiapkan bahan kooardinasi dengan instansi terkait;
q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;

Pasal 5

Sekretariat terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
c. Sub Bagian Informasi dan Pelaporan.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, persuratan, kearsipan, rumahtangga, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, penyusunan peraturan perundang-undangan, kehumasan dan pengelolaan barang milik negara.

(2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata usaha;
b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga;
c. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit (RKBU dan RTBU);
d. melaksanakan layanan pengadaan Dinas;
e. melaksanakan penataan administrasi pendistribusian sarana alat kantor dan keperluan alat kantor terhadap unsur-unsur unitorganisasi;
f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan, inventarisasi, pemeliharaan, penghapusan serta penyusunan laporan barang milik negara;
g. melaksanakan pengelolaan urusan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
h. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kerasipan;
i. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadualan retensi serta pemusnahan arsip;
j. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, kehumasan dan keprotokolan serta kerjasama;
k. menyiapkan bahan pembinaan pegawai, meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/ penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
l. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang meliputi bazzeting, formasi, DUK, data pegawai, pengarsipan berkas pegawai dan rekapitulasi absensi pegawai;
m. menghimpun bahan usulan mutasi kepegawaian, meliputi pengusulan, kepangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian dan pensiun;
n. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;
o. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunanperaturan perundang-undangan;
p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 7

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran serta menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan Dinas.

(2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kerja dinas;
b. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis;
c. menyusun rencana anggaran bulanan/triwulan dinas;
d. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran (RKA) dan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan anggaran belanja negara;
e. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran tidak langsung dinas;
f. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi pembayaran belanja dinas;
g. melakukan pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan keperluan/kebutuhan kantor;
h. menyiapkan bahan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
i. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data keuangan;
j. menyiapkan dan menyusun laporan keuangan dan memelihara pengarsipan administrasi keuangan;
k. melaksanakan pengelolaan data keuangan;
l. melaksanakan penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan;
m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, analisa, penyajian data dan informasi publik, pemanfaatan teknologi informasi, pendokumentasian dan pelaporan kegiatan Dinas.

(2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Informasidan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisa dan penyajian data;
b. menyelenggarakan pemanfaatan teknologi informasi;
c. menyelenggarakan dan mengelola pengamanan data dan informasi;
d. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
e. melaksanakan penyelenggaraan publikasi;
f. melaksanakan pengelolaan dan penyebarluasan informasi;
g. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas dinas,laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan-laporan kedinasan lainnya;
h. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKSN);
i. menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan pelaksanaan tata naskah dan tata kearsipan agar diperoleh surat menyurat dan kearsipan/dokumentasi yang benar, tertib dan rapi sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
j. menghimpun dan menyiapkan bahan untuk mendokumentasikan hasil kegiatan administrasi keuangan, kepegawaian maupun kegiatan masing-masing bidang;
k. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan untuk disampaikan kepada satuan kerja yang membutuhkan laporan pengembangan kinerja Dinas;
l. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan

Pasal 9

(1) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan perdagangan.

(2) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan perdagangan;
b. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan pembinaan pelaku usaha perdagangan;
c. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan perdagangan;
d. koordinasi penyelenggaraan kegiatan;
e. evaluasi dan pelaporan;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2), Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan perdagangan;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan perdagangan;
c. melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha;
d. menyelenggarakan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
e. menyelenggarakan penerbitan tanda daftar gudang
f. menyelenggarakan penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW);
g. menyelenggarakan penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;
h. menyiapkan bahan Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;
i. menyelenggarakan penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin);
j. menyelenggarakan kegiatan promosi dagang untuk pengembangan perdagangan;
k. menyelenggarakan kampanye pencintraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);
l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan terdiri dari:
a. Seksi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan;
b. Seksi Pengembangan Perdagangan;

Pasal 11

(1) Seksi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan pelaku usaha perdagangan.

(2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Seksi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan program pembinaan pelaku usaha perdagangan;
b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidang pembinaan pelaku usaha perdagangan;
c. menyelenggarakan pelayanan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
d. memberikan rekomendasi/kajian teknis penerbitan izin yang berhubungan dengan usaha perdagangan;
e. menyelenggarakan pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Gudang;
f. menyelenggarakan Layanan Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk:
1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
b. menyelenggarakan pelayanan penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung;
c. memberikan rekomendasi penerbitan PKAPT;
d. Menyusun pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;
e. melakukan kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal;
f. menghimpun, mengolah dan menganalisa data perusahaan Perdagangan;
g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pasal 12

(1) Seksi Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan perdagangan.

(2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Seksi Pengembangan Perdagangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan program pengembangan perdagangan;
b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidang pengembangan perdagangan;
a. menyelenggarakan kampanye pencitraan produk unggulan skala daerah provinsi (lintas daerah kabupaten);
b. melakukan pemetaan produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor;
c. Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
d. memberikan penyuluhan sistem pemasaran produk;
e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama pengembangan perdagangan;
f. melakukan pengumpulan data dan identifikasi produk daerah;
g. memberikan layanan informasi mengenai produk unggulan dan produk potensial daerah;
h. menentukan produk unggulan dan produk potensial daerah;
i. melaksanakan pembinaan pengembangan perdagangan;
j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
k. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Empat
Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan

Pasal 13

(1) Bidang Kemetrologian dan Pengawas Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang kemetrologian dan pengawasan perdagangan.

(2) Bidang Kemetrologian dan Pengawas Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan perumusan kebijakan teknis Kemetrologian dan Pengawas Perdagangan;
b. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan kemetrologian;
c. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengawasan perdagangan;
d. koordinasi penyelenggaraan kegiatan;
e. evaluasi dan pelaporan;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2), Bidang Kemetrologian dan Pengawas Perdagangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kemetrologian dan pengawasan perdagangan;
b. melaksanakan pembinaan Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan;
a. mengumpulkan dan mengolah data UTTP dan Pengguna UTTP;
c. menyiapkan pedoman, pelaksanaan dan pengawasan Tera, Tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
d. menyiapkan pedoman pengawasan dan monitoring peredaran barang pokok dan barang strategis dari segi kelayakan konsumsi dan pemakaian;
e. melaksanakan pengawasan, monitoring harga dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) serta barang yang beredar di pasar;
f. menyelenggarakan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat daerah;
g. melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 14

Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan terdiri dari:
a. Seksi Kemetrologian;
b. Seksi Pengawasan Perdagangan;

Pasal 15

(1) Seksi Kemetrologian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengordinasian peyelenggaraan kegiatan di bidang kemetrologian.

(2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Seksi Kemetrologian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan program Kemetrologian;
b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidang Kemetrologian;
c. menyelenggerakan pembinaan dan pengembangan kemetrologian;
d. melakukan pemetaan jumlah potensi alat ukur takar timbang dan peralatannya;
e. melakukan pengelolaan cap tanda tera;
f. menyelenggarakan penyediaan dan peningkatan kompetensi SDM kemetrologian;
g. menyediakan dan mengelola standar kerja dan peralatan kemetrologian;
h. memberikan penyuluhan kemetrologian;
i. melakukan pengamatan UTTP, BDKT dan satuan ukuran;
j. melakukan penyidikan tindak pidana bidang metrology legal;
k. menyusun standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan pengawasan kemetrologian;
l. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan pengawasan kemetrologian dengan instansi terkait;
m. melakukan sosialisasi, publikasi dan informasi terkait kegiatan kemetrologian dan pengawasannya;
n. menghimpun, mengolah dan mengalisa data alat ukur takar timbagan dan peralatannya (UTTP);
o. melakukan kegiatan tera dan tera ulang pada alat ukur takar timbang dan peralatannya (UTTP);
p. melakukan pengawasan peredaran barang dalam keadaan terbungkus (BDKT);
q. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;
r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pasal 16

(1) Seksi Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengordinasian peyelenggaraan kegiatan di bidang pengawasan perdagangan.

(2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Seksi Pengawasan Perdagangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan program pengawasan perdagangan;
b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidang pengawasan perdagangan;
c. menyelenggarakan monitoring harga, pembinaan dan pengembangan pengawasan perdagangan;
d. menghimpun, mengolah dan menganalisa data potensi sengketa konsumen;
e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan advokasi, pengendalian, pengawasan perdagangan dan perlindungan konsumen;
f. menyusun standar operasional standar (SOP) pengawasan perdagangan;
g. melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dan penegakan hukum dengan perangkat dearah/unit kerja, instansi pemerintah, dan/atau pihak ketiga;
h. menyelenggarakan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat daerah;
i. melakukan pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN);
j. melakukan sosialisasi, publikasi, dan informasi terkait kegiatan pengawasan;
k. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;
l. melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Lima
Bidang Stabilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan

Pasal 17

(1) Bidang Stabilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang stabilitasi dan sarana distribusi perdagangan.

(2) Bidang Stabilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang stabilitasi dan sarana distribusi perdagangan;
b. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang stabilitasi;
c. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang sarana distribusi perdagangan;
d. koordinasi penyelenggaraan kegiatan;
e. evaluasi dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2), Bidang Stabilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang stabilitasi dan sarana distribusi perdagangan;
b. menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya;
c. melaksanakan pemantauan harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya;
d. menyelenggarakan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;
e. melaksanakan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
f. melaksanakan pembangunan sarana distribusi perdagangan sesuai kebutuhan dan kondisi;
g. melakukan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
h. melaksanakan pembinaan kepada para pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat;
i. melaksanakan koordinasi pelaksaaan tugas dengan instansi terkait;
j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 18

Bidang Stabilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan terdiri dari:
a. Seksi Stabilitasi;
b. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan;

Pasal 19

(1) Seksi Stabilitasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengordinasian peyelenggaraan kegiatan di bidang stabilitasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting.

(2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Seksi Stabilitasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan program di bidang stabilitasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting;
b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidang harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting;
c. melaksanakan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya;
d. melakukan koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya;
e. menyediakan data dan informasi harga, (ke kasi pengawasan perdagangan) ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya;
f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah;
g. melakukan koordinasi dengan komisi pengawas pupuk dan pestisida (KP3 kabupaten), produsen dan pengecer;
h. melakukan pengawasan terhadap stok dan pendistribusian barang pokok dan barang penting lainnya;
i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;
j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pasal 20

(1) Seksi Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengordinasian peyelenggaraan kegiatandi bidang sarana distribusi perdagangan.

(2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Seksi Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan penyusunan program di bidang sarana distribusi perdagangan;
b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidang di bidang sarana distribusi perdagangan;
c. melaksanakan pembangunan dan monitoring pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan;
d. melaksanakan pengelolaan dan penarikan retribusi sarana distribusi perdagangan;
e. melaksanakan pendataan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
f. melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi pengelola sarana distribusi perdagangan;
g. melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan sarana distribusi perdagangan;
h. menghimpun data dan informasi sarana distribusi perdagangan;
i. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan pasar;
j. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;
k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Keenam
Bidang Perindustrian

Pasal 21

(1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang perindustrian.

(2) Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian;
b. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang industri I;
c. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang industri II;
d. koordinasi penyelenggaraan kegiatan;
e. evaluasi dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2), Bidang Perindustrian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perindustrian;
b. menyiapkan bahan penetapan rencana pembangunan industri;
c. menyelenggarakan pelayanan penerbitan perizinan usaha industri;
d. melaksanakan pengelolaan data dan penyampaian laporan informasi industri;
e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan bidang perindustrian dengan instansi terkait;
f. menyelenggarakan pengembangan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan bimbingan teknis dibidang industri;
g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
h. melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22

Bidang perindustrian terdiri dari:
c. Seksi Perindustrian I;
d. Seksi Perindustrian II;

Pasal 23

(1) Seksi Perindustrian I mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengordinasian peyelenggaraan kegiatan di bidang industri kimia, agro, tekstil dan aneka.

(2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Seksi Perindustrian I mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. menyiapkan bahan penyusunan program di bidang perindustrian I;
b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidang perindustrian I;
c. menyiapkan bahan penetapan rencana pembangunan industri kimia, agro, holtikultura dan hasil hutan;
d. menyelenggarakan pelayanan penerbitan tanda daftar industry (TDI), izin usaha industry (IUI), izin perluasan usaha industri (IPUI), izin usaha kawasan industry (IUKI) dan izin perluasan kawasan industry (IPKI) untuk industi kimia, Agro, Holtikultura dan hasil Hutan dalam skala kecil dan menengah;
e. melaksanakan pengelolaan dan penyampaian informasi TDI, IUI kecil, IUI menengah dan izin perluasannya serta IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah untuk industri kimia, agro, holtikultura dan hasil hutan;
f. mengadakan kerjasama dan koordinasi lintas sektoral dalam kegiatan pengembangan usaha dan produksi industri kimia, agro, holtikultura dan hasil hutan;
g. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian lingkungan industry dan bimbingan teknis bidang industri kimia, agro, holtikultura dan hasil hutan;
h. melaksanakan dan memfasilitasi standarisasi industri kimia, agro, holtikultura dan hasil hutan;
i. melaksanakan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas/kegiatan; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pasal 24

(1) Seksi Perindustrian II mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengordinasian peyelenggaraan kegiatan di bidang industri logam, mesin, elektronika, alat transfortasi dan perwilayahan.

(2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Seksi Perindustrian II mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang industri logam, mesin, elektronika, tekstil dan aneka;
b. menyiapkan bahan penetapan rencana pembangunan industri logam, mesin, elektronika, tekstil dan aneka;
c. menyelenggarakan pelayanan penerbitan tanda daftar industry (TDI), izin usaha industry (IUI), izin perluasan usaha industri (IPUI), izin usaha kawasan industry (IUKI) dan izin perluasan kawasan industry (IPKI) untuk industi logam, mesin, elektronika, tekstil dan anekadalam skala kecil dan menengah;
d. memberikan rekomendasi/kajian teknis penerbitan izin yang berhubungan dengan usaha industry;
e. melaksanakan pengelolaan dan penyampaian informasi TDI, IUI kecil, IUI menengah dan izin perluasannya serta IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah untuk industri logam, mesin, elektronika, tekstil dan aneka;
f. mengadakan kerjasama dan koordinasi lintas sektoral dalam kegiatan pengembangan usaha dan produksi industri logam, mesin, elektronika, tekstil dan aneka;
g. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian lingkungan industri dan bimbingan teknis bidang industri logam, mesin, elektronika, tekstil dan aneka; ( di industry I disesuaikan)
h. melaksanakan dan memfasilitasi standarisasi penyelenggaraan kegiatan bidang industri logam, mesin, elektronika, tekstil dan aneka;
i. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas/kegiatan; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 25

Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan fungsinya.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 27

(1) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah;
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(3) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas;
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;
(6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior;
(7) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan unsur-unsur organisasi lainnya yang terkait serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 29

Setiap pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing sesuai fungsi pengawasan melekat.

Pasal 30

Setiap pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 31

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili pimpinan di Lingkungan Dinas dilaksanakan menurut ketentuan sebagai berikut:
(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka ditunjuk salah seorang Kepala Bidang sebagai pejabat yang mewakili Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
(3) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka ditunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian sebagai pejabat yang mewakili Sekretaris dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
(4) Dalam hal Kepala Bidang berhalangan, maka ditunjuk salah seorang Kepala Seksi sebagai pejabat yang mewakili Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Pasal 32

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili pimpinan di Lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 31 di atas ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.