Peraturan

Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Prindustrian Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut : a. UUD 1945 pasal 4 ayat 1 b. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN c. UU Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan  Negara yang Bersih dan Bebas KKN d. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang LAKIP e. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Keuangan Daerah f. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional g. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan
Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2017
6 LAKIP Dinas Perdagangan d an Prindustrian Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 20 1 7
h. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemeritah pengganti undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi undang-undang. i. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah j. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota o. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah p. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu LAKIP Tahun 2017
7 LAKIP Dinas Perdagangan d an Prindustrian Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 20 1 7
q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa r. Peraturan daerah Nomor 16 tahun 2011 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) s. Peraturan daerah nomor 17 tahun 2011 tentang rencana pembangunan jangaka menengah daerah (RPJMD) t. Peraturan daerah kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 tahun 2016 tentang Pembentukan kedudukan tugas pokok dan susunan organisasi Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD kabupaten Tanah Bumbu u. Peraturan Bupati kabupaten Tanah Bumbu nomor 29 tahun 2016 tetang Struktur Organiasi Satuan Kerja (SOTK) pemerintah kabupaten Tanah Bumbu v. Peraturan Bupati Tanah Bumbu nomor 25 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Cara Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tanah Bumbu w. Peraturan Bupati Tanah Bumbu nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu x. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah